Politikus atau Demagog ?

 

Lukisan Edouard Manet, Before The Mirror, 1876

 

Kata seorang negarawan Asyur:

“Negarawan yang cemerlang meramu dan menetas etika dan moralitas dalam pikiran dan tindakan bernegaranya”.

 

 

 

Politik adalah suatu cara, usaha dan kebijakan baik di dalam konsep maupun praktis untuk membangun dan mewujudkan kebaikan bersama. Prinsip kebaikan bersama menjadi tujuan politik. Dimensi tujuan politik –kebaikan bersama- didasarkan dan dibangun pada keadilan dan kebebasan: yang pertama karena keadilan adalah tatanan dan kondisi yang menghasilkan kebaikan bersama. Di sini, keadilan berfungsi sebagai suatu pilar bangunan kemakmuran bangsa. Sementara kebebasan membawa kunci dan instrumen yang memungkinkan warga merealisasikan hak-haknya dalam masyarakat. Kebebasan ada karena setiap manusia memiliki kesetaraan martabat sekaligus menunjukkan suatu karakter dan kesejatian hidup manusia[1]. Berkiblat pada keadilan dan kebebasan yang menjadi sendi tujuan politik, maka politik tak lain adalah melayani rakyat.

Agar dapat melayani rakyat, perlulah ketulusan politik karena ketulusan politik merupakan syarat membangun suatu bangsa. Ketulusan politik berarti kelurusan visi dan misi, kehendak, tindakan para politikus suatu negara demi tercapainya tujuan politik. Ketulusan politik dapat disimak pada semangat dan jiwa politikus yang tersatukan dan terlebur dalam keutamaan moral politikus.

Sebentar lagi Indonesia akan mengadakan pemilu khususnya pemilu daerah. Pemilu merupakan pesta demokrasi di mana warga memberikan suaranya untuk memilih politikus yang cakap dalam memimpin bangsa. Namun pemilu Indonesia sepertinya tidak lagi menjadi pesta demokrasi yang diinginkan. Alasannya sederhana: kita sudah lelah, penat dan bosan dengan tindak-tanduk sebagian besar politikus kita. Kita telah kehilangan kepercayaan kepada para politikus bangsa ini. Janji–janji palsu, kebohongan selalu identik dengan para politikus bangsa ini.

 

Manipulasi politikus: demagog

Kita pun tahu bahwa pemilu berubah arti menjadi arena pertarungan para politikus demi kepentingan pribadi maupun kelompok dan mengabaikan kepentingan rakyat. Maka demi mewujudkan tujuannya, para politikus bangsa ini memanipulasi rakyat. Hebatnya, sekarang ini manipulasi ditampilkan dalam retorika dan wacana yang seolah-olah sesuai dan demi hukum padahal ada maksud tersembunyi demi memuluskan kepentingan tertentu sekaligus menguburkan kejahatan. Menurut Haryatmoko, manipulasi dalam politik sebenarnya tindakan kekerasan. Strateginya adalah membatasi kebebasan agar pendengar atau pembaca tidak mendiskusikan atau melawan apa yang diusulkan[2] lalu membingkai paradigma pendengar pada wacana manipulatif. Strategi manipulasi yang lain adalah mengeksploitasi hasrat dan ketakutan publik demi ketenaran dan kekuasaan tetapi dibungkus dengan mempresentasikan dirinya sebagai kiblat yang menentukan nilai, kebutuhan dan institusi[3].Agar semakin mulus dan diterima, manipulasi diulang terus-menerus karena manipulasi yang diulang-ulang pada saat tertentu akan berubah menjadi ‘kebenaran’. Produk kebenaran palsu membuat pendegar-pembaca tergiring untuk mengafirmasinya. Pada saat itu pula matilah daya kritis-reflektif karena pembaca-pendengar sudah terpancang kepada argumentasi-argumentasi manipulatif sekaligus mematikan alasan-alasan rasional dan pertimbangan alternatif. Jelas pula bahwa manipulasi mengandaikan kebohongan yang diorganisir, penghilangan kebebasan pendengar. Politikus manipulatif cenderung bersembunyi di balik kalimat-kalimat kabur, kata-kata yang tidak pasti untuk menghindar dari tuntutan penerapannya (Haryatmoko). Lalu terjadi keberhasilan manipulasi karena keberhasilan manipulasi terletak dalam mendistorsi maksud sesungguhnya ke dalam wacana yang tampaknya memikat dan kejelian menggunakan jeda waktu untuk memprediksi kapan argumentasi manipulatif dikumandangkan. Dengan kata lain, ia menunggu saat yang tepat dan mempropaganda apa yang sesuai dengan situasi sosial yang berlangsung. Gerakan ini sifatnya subtil, dan amat mudah diafirmasi oleh publik terutama mereka yang tidak memiliki daya kritis dan mereka yang lemah secara ekonomi karena menginginkan perbaikan ekonomi.

Kampanye pun berubah menjadi sarana propaganda. Dengan propaganda yang disisipkan dalam kampanye, pencitraan seorang politikus dibangun menyesuaikan apa yang diharapkan atau yang ingin didengar oleh pendengar. Pola kampanye manipulatif biasanya menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kepentingan yang sama dan sehati dengan publik. Maka politikus manipulatif tidak memiliki keyakinan yang mutlak karena dia akan memilih apa yang menjadi pergulatan masyarat, isu- isu yang bergelora di hati public[4]. Hasilnya para pendengar-pembaca memberikan suara dan dukungan kepada politikus dalam bias dan prasangka: bias dan prasangka yang hebat kepada dirinya sekaligus bias dan prasangka buruk kepada  sang lawan .

Yang menjadi pertaruhannya adalah tatanan dan kemajuan yang sudah dirintis. Politikus yang manipulatif merusak pembangunan dan kemajuan yang ada. Terlebih, wacana dan tindakan politikus manipulatif berujung dan menciptakan kejahatan karena manipulasi sudah pasti menetaskan kejahatan. Korupsi dan maraknya pejabat yang ditangkap adalah bukti kejahatan karena setelah duduk di pemerintahan, maksud mereka yang sesungguhnya terungkap. Bahkan tindak kejahatan sebagai buah argumentasi dan praktis manipulatif tersebut sudah menyelusup dan mengakar pada korporasi tubuh partai politik.

Lalu kinerja politikus yang semacam itu bisa disebut dengan seorang demagog. Politikus cenderung demagog. Demagog –menurut Haryatmokoadalah orang yang meminjamkan suaranya kepada rakyat. Ia adalah prototipe perayu massa. Sementara Luthin mendefinisikan demagog sebagai: Seorang politisi yang terampil dalam pidato, pujian-rayuan, dan makian; mengelak dalam membahas isu-isu penting; menjanjikan segalanya untuk semua orang; di hadapan publik ia menyulut emosi-hasrat daripada mengandalkan rasionalitas, membangkitkan prasangka-prasangka rasial, agama, dan kelas –ia adalah seorang yang begitu bernafsu akan kekuasaan tetapi tanpa memiliki prinsip–prinsip dan mengantarnya menjadi penguasa massa[5]. Ia membakar emosi primitif untuk melawan musuh bersama (cari musuh).Sasaran utamanya adalah emosi dari rakyat jelata, kaum marginal untuk mendapatkan pengaruh dan legitimasi kekuasaannya.Untuk itu,ia bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang paling membingungkan dengan menampilkan wajah sebanyak kategori sosial rakyatnya ibarat memakai seribu topeng yang menyesuaikan peran yang akan dipentaskan atau ia mampu berkamufalse untuk menyesuaikan dan beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (bdk. haryatmoko). Karena itu pula, demagog itu lihai dalam deal-deal dan intrik-intrik politik karena ia seorang oportunis, mampu mengambil keuntungan yang ada di dalam sistem demi mendapatkan tujuannya. Dengan kelihaiannya ia menemukan latar belakang yang tepat, pendengar yang mampu disugesti, dan jawaban jitu untuk persoalan-persoalan sehingga semakin memastikan agenda- agenda yang mau dicapai tetapi tanpa memberikan solusi real kepada para pendengarnya. Tidak mengherankan kalau tindakannya efektif di dalam situasi yang beragam (bdk.Haryatmoko) apalagi demagog begitu piawai memberikan keamanan dan keyakinan karena dia begitu percaya diri.

Maka, metode demagog pun beragam antara lain berbohong, mencari kambing hitam, mencanangkan ketakutan dalam wacana tulisan maupun orasi, menyerang kelemahan personal musuh (argumentum ad hominem) dan menafikan obyektivitas rasionalitas, membuat janji-janji yang tak masuk akal tetapi memenuhi ekspetasi publik yang popular, mencari-cari kesalahan, ia menampilkan dirinya sebagai suara rakyat melawan elite. Bukan pada logika dan pemikiran rasional untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Demi metodenya, demagog sangat ulung memanfaatkan teknik–teknik retorika seperti repetisi, simplifikasi, kecapakan memainkan alur yang merupakan teknik untuk mempersuasi tetapi tanpa rujukan moral, etis serta data dan fakta. Jadi dengan metodenya, demagog akan meyakinkan kepada pendengarnya bahwa ia berpikir dan merasakan seperti mereka. Ia tidak akan menegaskan pendapat pribadinya, tetapi pernyataanya mengalir bersama dengan pendapat pendengarnya[6]Ia membuat pendengarnya tergantung kepada wacana-wacana persuasifnya. Ia seolah menghadirkan diri sebagai penyelamat bangsa dari persoalan yang melanda. Ia menjadi popular, memiliki massa dan powerful. Perdebatan bukan lagi menjadi arena demokrasi tetapi sebuah forum ejekan dan hipokrasi. Jadi politik yang diusung oleh demagog menjadikan politik yang kotor: tak lagi melayani rakyat. Bandingkan antara politikus yang cemerlang dengan demagong: dia akan menenangkan daripada menghasut emosi, merekonsiliasi daripada memecah belah, bertindak dengan logika-logika yang tajam daripada merayu dengan retorika –retorika palsu (bdk. James W. Ceaser).

Saat ini, dunia politik bangsa kita dijejali dan dipenuhi banyak demagog. Para demagog yang berkecimpung dalam dunia politik dan duduk dalam legislatif, iklan-iklan dan foto-foto politikus yang terpampang di mana-mana bak cendawan itu menguatkan fenomen demagog bangsa ini. Para demagog berkoar-koar lewat kemampuan wicara dan persuasi untuk berkedok sebagai politikus yang cermelang. Demagog menyulap arena politik menjadi ajang aksi tebar pesona demi mempopulerkan kepentingan diri maupun kelompok. Bahkan trend saat ini adalah para demagog melulu mencari-cari kesalahan institusi lain, tetapi mereka sendiri menjadi gamang, sensitif dan reaksioner akan kritik-kritik yang ditujukan kepada mereka. Lalu bisa ditebak bahwa ketika arena politik lebih mewadahi konflik kepentingan pribadi maupun kelompok sekaligus kebusukan ketimbang kepentingan rakyat, watak politik menjadi narsistis, merusak kesejahteraan bersama[7].

 

Kecermelangan Politikus

Para politikus bangsa ini harus menyadari bahwa politik sebagaimana dikatakan oleh Hanna Arent adalah suatu ruang penjelmaan yang memungkinkan dan merintangi pencapaian manusia di segala bidang. Oleh karena itu, terang-gelapnya kemakmuran bangsa di negeri ini sangat ditentukan oleh warna politik kita[8].

Pewarna dan pelukis utama kanvas politik tentu para politikus. Warna politik bangsa ini cerah jika bangsa memiliki para politikus yang cemerlang. Kecermelangan seorang politikus diukur dari keutamaan moral. Keutamaan moral seorang politikus terletak pada sikap jujur, memiliki integritas, memiliki kejelasan visi dan misi sikap perbaikan diri, semangat kasih, hormat, mencintai rakyat seperi anak. Makna moral semakin dalam ketika tindakan politikus didasari belarasa dan keterpihakan kepada yang lemah dan korban.

Keutamaan moral seorang politikus jelas bermuara pada aksi politiknya karena keutamaan apa pun pasti mengandaikan dan terlihat di dalam aksi dan tindakan. Politik bermakna jika kiprah para politikus dalam aksi dan tindakan politiknya selalu berada dalam koridor keutamaan moral. Maka politik adalah seni karena politik itu meramu dan menetas etika dan moralitas dalam tindakan bernegara dan bukan kebohongan, manipulasi ataupun kekerasan. Politikus yang demikian bukanlah demagog tetapi seorang negarawan yang cemerlang. Jadi politikus yang menjalankan keutamaan moral dan mengaktualkannya di dalam tindakan bernegaranya adalah negarawan-negarawan yang cemerlang.

Lalu kalau para politikus sungguh-sungguh merupakan para negarawan yang cemerlang, semboyan presiden Amerika Barack Obama  –Perubahan kita yakini (Change we believe in)- pun akan terjadi secara nyata di Indonesia. Kecermelangan politikus itu menciptakan keyakinan dan kepercayaan diri di dalam setiap langkah kebijakan politisnya. Keyakinan dan kepercayaan diri mengantar politikus kepada kekuatan kata-kata Anthony de Souza: “Jika anda yakin pada sesuatu hal baik yang anda lakukan, maka lakukanlah dengan kebulatan tekad. Keajaiban akan menyertai kebulatan tekad”.

Kepercayaan adalah mandat yang diberikan kepada politikus untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara menuju kepada kebaikan bersama. Kepercayaan adalah kekuatan. Kekuatan dari kepercayaan menciptakan keteguhan dan keberhasilan sekaligus membangun peradaban bangsa. Kepercayaan bukanlah hasil dari manipulasi dan kinerja palsu tetapi kepercayaan selalu memuat moral, etika, tanggung jawab dan aksi. Semuanya ini –seperti yang dikatakan Yudi latief- dimulai dari keinsafan dalam diri para politikus bangsa ini. Bermula dari keinsafan para politikus di pusat teladan, tentu akan mengalirlah berkah ke akar rumput, membawa bangsa keluar dari kelam krisis menuju terang harapan[9].

 

Kekuatan hukum

Pertanyaan selanjutnya: cukupkah bahwa suatu bangsa hanya memiliki kualitas para politikus yang cemerlang agar mampu mewujudkan kebaikan bersama? Tidak cukup.  Kebaikan bersama- baca tujuan politik- yang dibangun atas sendi kebebasan dan keadilan memastikan perlunya hukum. Pengertian hukum dipahami sebagai aturan dan ukuran tindakan manusia. Dengan demikian hukum mengatur dan mengikat tindakan manusia. Pengaturan dan pengikatan hukum terhadap tindakan manusia membuat setiap orang diperlakukan sama dan setara di hadapan hukum. Kesetaran hukum memberikan hak hukum bagi setiap orang karena prinsip hukum melindungi semua tetapi juga menghukum setiap orang yang melanggarnya [10]. Jadi hukum dengan kekuatan dan sanksinya membawa, menjaga dan mengarahkan pribadi kepada kebaikan.

Dalam kaitannya dengan moralitas, fungsi hukum adalah menguatkan keutamaan moral.  Di dunia politik yang sarat dengan intrik-intrik, kepentingan dan peranan hukum semakin tak terelakkan. Bagi para politikus, hukum itu menghindari pembusukan politikus. Hukum itu mempertegas dan menjaga kredebilitas keutamaan moral, aksi sekaligus tindakan para politikus. Hukum menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan politik para politikus. Ketika kesadaran akan tanggung jawab moral dan politik itu disadari dan dihidupi, para politikus tentu tak mau menjadi demagog. Dasarnya, dengan adanya hukum segala tindakan para politikus akan berhadapan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Arena politik seperti pemilu dan kampanye terbebas dari demagog sehingga pesta demokrasi berlangsung dengan baik tanpa ada pretensi dan embel-embel manipulasi, kekerasan, komersial. Inilah kekuatan hukum: hukum itu mengukir dan mematri identitas politikus [11].

 

Daftar pustaka                                                                                 

Ash, Morgan, Contemporary Examination of Demagogic Techniques: Selected Speeches from the 2008 Presidential Campaign. (Houston, University of Houston, 2010)

Haryatmoko, Ingatan Sosial dan Proses Hukum. www.unisosialdemokrat.com

—————–, Demagogi dan Komunikasi Politik. www.unisosialdemokrat. com

Jaques Leclercq, Il L’État ou La Politique. (Namur: Wesmael-Charlie, 1934) hal 209-221

Gilbert, G. M. (1955). Dictators and Demagogues. Journal of Social Issues, 11.

Gustainis, J. J. (1989). Demagoguery and political rhetoric: A review of the literature. Presented at the annual meeting of the Speech Communication Association. (San Francisco, CA)

Latif, Yudi.Menyemai Politik Harapan. www.unisosial demokrat.com

Luthin, R. H. (1954) American Demagogues: Twentieth Century.( Boston, MA: Beacon Press)

[1]Jaques Leclercq, Il L’État ou La Politique. (Namur: Wesmael-Charlie, 1934) hal 209-221

[2] Haryatmoko, Demagogi dan Komunikasi Politik. www.unisosial demokrat. com

[3]Gilbert, G. M. (1955). Dictators and Demagogues. Journal of Social Issues, 11, hal 51

[4]Gustainis, Demagoguery and political rhetoric: A review of the literature. Presented at the annual meeting of the Speech Communication Association. (San Francisco, CA), p.157

[5]Luthin, R. H. (1954) American Demagogues: Twentieth Century. Boston, MA: Beacon Press

[6]Haryatmoko, Demagogi dan Komunikasi Politik. www.unisosial demokrat. com

[7]Bdk. Yudi Latief, Menyemai Politik Harapan. www.unisosialdemokrat.com

[8]Ibid

[9]ibid

[10]Jaques Leclercq, op.cit. hal 227

[11]Bdk. Haryatmoko, Ingatan Sosial dan Proses Hukum. www.unisosialdemokrat.com

Author: Duckjesui

lulus dari universitas ducksophia di kota Bebek. Kwek kwek kwak

Leave a Reply